Kadis DLH Palembang Klarifikasi Pengangkutan Pasir oleh Armada DLH di Gandus

WartaDemokrasi , Palembang — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang, Dr Ahkmad Mustain, S.STP, memberikan klarifikasi resmi terkait aktivitas sejumlah mobil dump truck berpelat merah milik DLH yang terpantau mengangkut material pasir dari kawasan Kecamatan Gandus, Kota Palembang, pada Rabu, 14 Januari 2026.

Menanggapi konfirmasi redaksi, Ahkmad Mustain membenarkan adanya kegiatan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa informasi yang berkembang di lapangan tidak sepenuhnya tepat jika dikaitkan dengan kepentingan pribadi.

Menurutnya, material pasir yang diangkut digunakan untuk kegiatan perapian lahan milik Pemerintah Kota Palembang, di mana status lahan tersebut telah terbit secara resmi atas nama Pemerintah Kota Palembang.

“Lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Palembang, dan telah ada surat kuasa pengguna aset kepada DLH Kota Palembang,” jelas Ahkmad Mustain dalam jawaban tertulis kepada redaksi.

Ia juga mengakui bahwa secara geografis lokasi lahan tersebut memang berada di sekitar kawasan Stable D’Sultan dan KPBI Sriwijaya Training Center, yang kemudian memunculkan perhatian serta pertanyaan publik terkait aktivitas armada DLH tersebut.

Namun demikian, Ahkmad Mustain menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas DLH dilakukan dalam rangka pengelolaan aset pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan DLH sebagai kuasa pengguna barang.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan untuk meluruskan berbagai asumsi yang berkembang di masyarakat. Redaksi mencatat keterangan tersebut sebagai bagian dari prinsip keberimbangan (cover both sides) dalam pemberitaan.

Redaksi menegaskan bahwa klarifikasi ini dimuat sebagai bagian dari pemenuhan hak jawab dan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. Informasi yang disampaikan merupakan keterangan resmi dari pihak terkait. Redaksi tetap terbuka untuk memuat penjelasan tambahan apabila terdapat data atau dokumen pendukung lain yang diperlukan demi kelengkapan dan akurasi informasi publik.

(Redaksi)