|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
WartaDemokrasi, PALEMBANG – Pegiat demokrasi asal Sumatra Selatan, Nopri Macan Tutul, secara vokal menyuarakan penolakan keras terhadap wacana transisi kelembagaan yang menempatkan Polri di bawah kementerian.
Ia menegaskan bahwa posisi Polri harus tetap berada langsung di bawah komando Presiden.
Dalam pernyataannya yang disampaikan di Sumatra Selatan, Nopri menilai struktur Polri saat ini adalah fondasi terbaik untuk menjaga stabilitas nasional.
“Institusi Polri memiliki tugas yang sangat ideal. Polri adalah pengaman sekaligus pengayom masyarakat di dalam negeri. Mandat ini hanya bisa berjalan maksimal jika garis koordinasinya langsung ke Kepala Negara,” tegas Nopri dengan nada lugas.
Menurut Nopri, menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi mereduksi peran kepolisian sebagai pelindung rakyat dan justru rawan terseret dalam arus birokrasi serta kepentingan politik tertentu.
Ia menekankan bahwa sebagai “pengayom”, Polri membutuhkan independensi yang kuat untuk melayani seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Pernyataan ini seolah menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan agar tidak gegabah dalam merombak struktur organisasi yang sudah berjalan efektif dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
(Red-Vera)
