Kelulusan SMP Dipertanyakan, Aktivis Soroti Seleksi SMA Negeri di Palembang Dinilai Tak Berkeadilan

WARTADEMOKRASI, PALEMBANG – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Palembang menuai sorotan. Aktivis senior Sumatera Selatan, Feri Kurniawan, menilai banyak lulusan SMP yang tidak memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri akibat kebijakan seleksi yang dinilai tidak berpihak kepada siswa.

Menurut Feri, jika mengacu pada nilai ambang batas (passing grade) dan sistem peringkat yang diterapkan sejumlah SMA negeri di Palembang, tingkat penerimaan siswa lulusan SMP dinilai sangat rendah. Kondisi tersebut, kata dia, menimbulkan keresahan di kalangan orang tua dan peserta didik yang telah dinyatakan lulus dari jenjang SMP.

“Kelulusan siswa SMP seolah tidak diakui oleh beberapa sekolah karena alasan nilai yang dianggap rendah atau tidak masuk dalam peringkat penerimaan,” ujar Feri Kurniawan kepada Warta Demokrasi.

Feri menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi peserta didik yang secara administratif telah menyelesaikan pendidikan dasar dan berhak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

“Apa yang dilakukan oleh beberapa SMA dan SMK di Kota Palembang merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak siswa untuk memperoleh pendidikan,” tegasnya.

Ia juga mengkritik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai belum mampu menghadirkan sistem penerimaan yang memberikan akses pendidikan secara merata kepada seluruh lulusan SMP.

“Kebijakan seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila pengelolaan pendidikan benar-benar memperhatikan prinsip kesetaraan dan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan,” katanya.

Lebih lanjut, Feri menyayangkan jika siswa yang merupakan generasi penerus bangsa harus kehilangan kesempatan berkembang hanya karena keterbatasan kuota dan mekanisme seleksi yang dinilai tidak ideal.

“Sangat disayangkan anak-anak yang seharusnya menjadi tunas bangsa justru terhambat untuk berkembang akibat tata kelola pendidikan yang belum berpihak kepada mereka,” ujarnya.

Feri berharap pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan segera melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kesenjangan akses pendidikan di masa mendatang.

“Carut-marut dunia pendidikan di Sumatera Selatan akan menjadi catatan sejarah yang buruk apabila persoalan ini tidak segera dibenahi,” pungkasnya.

(Red. Vera)