|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
WartaDemokrasi – Palembang – Koalisi Aktivis Rakyat Bawah (KARB) bersama sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan aktivis berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Palembang pada 8 Desember 2025.
Aksi ini dipicu oleh dugaan bahwa Direktur Polsri berinisial IR tidak membayarkan hak pekerjaan proyek renovasi ruangan pimpinan senilai kurang lebih Rp200 juta.
“Kami menuntut agar Direktur Polsri segera dipecat dan dipenjarakan karena diduga memakan uang rakyat terkait proyek renovasi ini,” ujar Yan Harianto, Koordinator Koalisi Aktivis Rakyat Bawah, dalam keterangan persnya pada 6 Desember 2025.
Koalisi yang melibatkan DPP Ormas Harimau Sumatera Bersatu, DPD Grib Jaya Sumsel, Forum Cakar Sriwijaya, dan Koalisi Masyarakat Peduli Palembang ini juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel untuk segera memeriksa harta kekayaan Direktur Polsri, karena adanya indikasi korupsi.
Lebih lanjut, koalisi tersebut mencurigai adanya ‘korupsi berjamaah’ di lingkungan Polsri.
“Dugaan kami, setiap proyek di Polsri dikerjakan oleh internal atau keluarga Polsri, yang mengarah pada korupsi berjamaah,” jelas Yan Coga .
Koalisi Aktivis Rakyat Bawah beserta gabungan ormas lainnya akan mengerahkan sekitar 100 orang massa untuk menuntut kejelasan dan pertanggung jawaban atas dugaan tersebut.
Sampai berita ini di tayang kan belum ada pihak yang bersangkutan dapat di konfirmasikan terkait isu dugaan tersebut.
(Jack)
