|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
WartaDemokrasi, Jakarta — Sebuah esai politik berjudul “Adil atau Tumbang” karya Ki Edi Susilo mendadak ramai diperbincangkan di media sosial sejak Jumat (26/12). Tulisan tersebut menyentil relasi kekuasaan dan generasi muda, dengan merujuk berbagai peristiwa global dan nasional sebagai refleksi kondisi demokrasi Indonesia hari ini.
Esai yang ditutup dengan metafora kopi hitam itu menyebar luas di X, Instagram, dan sejumlah grup WhatsApp aktivis mahasiswa. Dalam 24 jam, potongan narasinya dibagikan ribuan kali dan memicu diskusi panjang soal ruang kritik, kriminalisasi aktivisme, serta peran Gen Z dalam lanskap politik kontemporer.
Berbeda dari artikel politik pada umumnya, Ki Edi tidak mengajukan seruan aksi, melainkan menawarkan peringatan moral. Ia menggunakan contoh dinamika politik internasional dan kasus hukum terhadap aktivis muda sebagai cermin bagi pemerintah agar tidak mengabaikan rasa keadilan publik.
Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Dr. Raka Mahendra, menilai viralnya esai tersebut menunjukkan perubahan pola partisipasi politik generasi muda.
“Gen Z hari ini tidak selalu turun ke jalan, tapi mereka membangun kesadaran kolektif lewat narasi, simbol, dan memori digital. Tulisan seperti ini berfungsi sebagai pemantik diskursus, bukan instruksi gerakan,” ujarnya.
Menurut Raka, penggunaan bahasa sastra dan simbol budaya populer membuat pesan politik lebih mudah diterima oleh generasi muda tanpa harus dikemas dalam jargon akademik atau pidato formal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Demokrasi Nusantara, Siti Rahmawati, mengingatkan agar pemerintah tidak alergi terhadap kritik yang datang dari ruang publik non-formal.
“Tulisan opini yang keras tidak otomatis berarti ancaman. Justru itu indikator bahwa masyarakat masih peduli. Yang berbahaya adalah ketika kritik berhenti karena orang merasa sia-sia berbicara,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kasus-kasus hukum yang menyeret aktivis muda kerap dibaca publik sebagai sinyal menyempitnya ruang ekspresi, terlepas dari putusan pengadilan itu sendiri.
Pemerintah Diminta Membaca Pesan, Bukan Metaforanya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait viralnya esai tersebut. Namun sejumlah analis menilai pesan utama tulisan Ki Edi bukan pada diksi “tumbang” atau “revolusi”, melainkan pada tuntutan lama yang terus berulang: keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan hak sipil.
“Kalau pemerintah hanya memperdebatkan bahasanya, mereka kehilangan substansi,” kata Rahmawati.
Viralnya esai ini menegaskan satu hal: di era digital, opini personal dapat menjelma menjadi agenda nasional. Dan bagi Gen Z, politik bukan lagi soal siapa yang berkuasa, melainkan apakah kekuasaan masih mau mendengar.(H Rizal).
