|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
WartaDemokrasi – Banyuasin – Masyarakat dan kelompok tani di Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mengeluhkan adanya dugaan penjualan pupuk bersubsidi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan pertanyaan publik mengenai transparansi distribusi pupuk di wilayah tersebut.
Berdasarkan laporan yang diterima redaksi dari masyarakat dan narasumber tepercaya, harga pupuk subsidi di tingkat pengecer di Kecamatan Selat Penuguan dijual melebihi HET sesuai aturan yang berlaku.
”Harga jual pupuk bersubsidi di sini sudah di atas HET, ini sangat memberatkan kami para petani,” ujar salah satu perwakilan kelompok tani yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan pelanggaran ini diperparah dengan minimnya pengawasan dari pihak distributor. Laporan menyebutkan bahwa distributor yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut jarang atau bahkan tidak pernah turun ke lapangan, sehingga pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi menjadi sangat lemah.
Tim wartademokrasi.co.id/ mencurigai temuan ini dapat mengindikasikan adanya praktik penyimpangan distribusi, penimbunan, atau peredaran tidak sesuai izin. Sebab, penyimpanan pupuk bersubsidi di luar wilayah kerja pengecer resmi merupakan pelanggaran serius.
Untuk menindaklanjuti hal ini, tim redaksi akan segera melakukan konfirmasi kepada pihak PT Pusri, sebagai produsen pupuk, terkait peran distributor dan dugaan penyimpangan harga ini. Tim media berkomitmen untuk terus mencari informasi mengenai distributor yang bertanggung jawab atas wilayah Kecamatan Selat Penuguan.
Secara terpisah, aktivis Sumatera Selatan, Ramogers.SH, angkat bicara dan menyatakan akan segera melakukan aksi demonstrasi di kantor PT Pusri dalam waktu dekat sebagai bentuk protes atas karut-marutnya distribusi pupuk subsidi yang merugikan petani.
(Jack)
