|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
WARTADEMOKRASI, PALEMBANG – Pelaku usaha CPO ilegal berinisial Ali diduga melakukan manuver berbahaya dengan menebar fitnah keji dan mencatut nama pihak lain yang tidak terlibat dalam pusaran bisnis ilegalnya di cucian mobil KM 16 pada tahun 2024 lalu. Langkah ini mencuat setelah Ali memberikan keterangan sepihak kepada Petinggi Media BBC melalui sambungan seluler pada Minggu dini hari (05/04/2026).
Dalam komunikasi tersebut, Ali berupaya melempar tanggung jawab operasional pangkalan ilegal masa lalu kepada seorang pria berinisial Y. Namun, klaim sepihak Ali tersebut langsung dibantah keras oleh Y sebagai kebohongan publik yang luar biasa demi menutupi jejak aktivitasnya.
Inisial Y: “Saya Tidak Pernah Menjadi Rekanan Ali?”
Pada hari yang sama, Y menegaskan melalui panggilan WhatsApp kepada Tim Investigasi Warta Demokrasi bahwa dirinya tidak pernah memiliki hubungan bisnis maupun menjadi rekanan Ali. “Ini adalah pencatutan nama dan fitnah keji untuk mencuci dosanya sendiri,” tegas Y dengan geram.
Ali Mengaku “Tutup”, Dokumentasi Eksklusif Berkata Lain?
Ali mengklaim aktivitasnya kini lumpuh dan tutup. Namun, klaim ini berbanding terbalik dengan dokumentasi eksklusif yang dikantongi Tim Redaksi tertanggal 30 Maret 2026 yang menunjukkan aktivitas nyata di lapangan. Hal ini diperkuat dengan laporan fakta lapangan pada Sabtu dini hari (04/04/2026) sekitar pukul 02.00 WIB, di mana terindikasi masih adanya aktivitas keluar masuk mobil tangki di area KM 14 yang diduga menjadi basis baru.
Kegiatan ini disinyalir melibatkan rantai pasokan barang yang tidak jelas asal-usulnya, sehingga memicu dugaan kuat adanya praktik penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 605 KUHP Baru atas komoditas yang patut diduga hasil tindak pidana.
Urgensi Audit Rekening: Melacak Aliran Dana Mencurigakan
Redaksi mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dan otoritas terkait untuk segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana operasional Ali. Langkah ini sangat krusial bukan hanya untuk mengungkap kebocoran Pajak dan PNBP, tetapi juga untuk melacak adanya dugaan transaksi mencurigakan dari pihak ketiga yang diduga menjadi penyokong dana di balik layar.
Audit rekening melalui mekanisme perbankan resmi akan menjadi instrumen “pembuktian terbalik” yang paling akurat. Jika ditemukan aliran dana yang tidak sesuai dengan profil bisnis, maka hal ini dapat dikembangkan ke arah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Redaksi menegaskan bahwa transparansi keuangan adalah kunci untuk memastikan siapa sebenarnya “pemilik manfaat” (beneficial owner) dari aktivitas ilegal ini.
Rekam Jejak Pengkhianatan dan Bahaya Oplosan Tawas
Ali juga memiliki catatan kelam terkait komitmen bisnis. Selain dugaan pengoplosan CPO dengan air tawas yang merusak kualitas minyak, Ali juga dikenal kerap mengabaikan kesepakatan dengan pihak-pihak yang telah membantunya di masa lalu.
Terpisah, Nopri Macan Tutul: “Hukum Harus Tegak, Negara Tidak Boleh Rugi!”
Panglima Pegiat Demokrasi Macan Tutul, Nopri Macan Tutul, menegaskan bahwa hukum tidak boleh kalah oleh retorika. “Berdasarkan bukti fisik 30 Maret, kami menilai ada upaya sistematis untuk menutupi kejahatan ekonomi. APH harus bergerak imperatif; telusuri aliran dananya karena ini menyangkut potensi kerugian negara. Kita menuntut transparansi total agar semua yang terlibat terungkap secara terang benderang,” tegas Nopri.
(Tim Redaksi dan Media Grup)
