=========================================
|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
WARTADEMOKRASI, MUARA ENIM – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah kantor dan ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dikabarkan berada dalam pengawasan lembaga antirasuah tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat stiker bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” terpasang pada sejumlah ruangan yang diduga berkaitan dengan kepentingan penyidikan. Beberapa akses masuk juga tampak dipasangi garis pembatas dan tidak dapat diakses secara bebas.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, tim KPK melakukan tindakan pengamanan di sejumlah lokasi, termasuk Kantor Bupati Muara Enim dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muara Enim. Langkah tersebut diduga merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti pasca OTT yang menjerat sejumlah pihak.
Sementara itu, Bupati Muara Enim H. Edison yang sebelumnya diamankan dalam operasi tersebut dikabarkan telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah mengamankan 10 orang dalam operasi yang berlangsung di wilayah Sumatera Selatan dan Jakarta. Dari jumlah tersebut, lima orang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima lainnya merupakan pihak swasta.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum mengumumkan secara resmi perkara yang menjadi dasar OTT maupun status hukum para pihak yang diamankan. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan sebelum menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik.
Warta Demokrasi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari KPK terkait lokasi yang disegel serta konstruksi perkara yang tengah ditangani.
(Red.Vera)
